Kalurahan Giriasih

GIRIASIH (SIDA), Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) beserta unsur kapanewon Purwosari menggelar pelatihan aplikasi elektronik Human Development Worker (eHDW) di Kalurahan Giriasih, Kamis (25/09/2020).

Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Kalurahan tersebut diikuti 25 peserta yang terdiri dari PLKB Kapanewon Purwosari, Puskesmas, Pendamping Kalurahan, Kader Kesehatan , dan Kader Pembangunan Manusia Kalurahan Giriasih.

eHDW merupakan sebuah aplikasi berbasis android yang dikelola oleh Direktorat Pelayanan Sosial Dasar, Ditjen PPMD dan Kementerian Desa PDTT. Aplikasi ini akan digunakan oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM) untuk mendukung desa dalam fasilitas konvergensi (pertemuan) pencegahan stunting.

Seperti diketahui, Kemendes PDTT RI telah menetapkan prioritas penggunaan dana desa yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT (Permendesa) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 dan Permendes No 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa No 11 Tahun 2019. Permendesa tersebut mengatur tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, disebutkan bahwa dana desa dialokasikan untuk pencegahan Covid-19 serta pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).

Pencegahan stunting di pedesaan perlu didukung sistem informasi yang cepat dan akurat. Adanya aplikasi eHDW yang diluncurkan Kemendes PDTT RI akan sangat bermanfaat  dalam memfasilitasi data dan tugas manajemen kasus. Dengan demikian dapat diidentifikasi kesenjangan utama dalam pemberian layanan sehingga KPM lebih efektif mengadvokasi pemerintah desa.

Kegiatan Pelatihan dibuka Pemerintah kalurahan dan juga disampaikan terkait dengan progres penginputan data eHDW Kalurahan Giriasih, Hadir sebagai narasumber Irwan Triwibowo (Jawatan Kemakmuran Kapanewon Purwosari, Sri Sulis Setiyowati, Amd. Keb (Puskesmas Purwosari), Barkah Sutanigoro (Pendamping Kalurahan), dan Suroto (PLKB purwosari).

"Secara khusus aplikasi eHDW bertujuan untuk memfasilitasi data dan tugas manajemen kasus untuk KPM serta mengidentifikasi kesenjangan utama dalam pemberian layanan sehingga KPM dapat lebih efektif mengadvokasi pemerintah kalurahan" Pungkas Barkah sutanigoro.